Palangka Raya – Rabu (10/06/2026) Dalam rangka memperkuat koordinasi, sinergi, serta menyamakan persepsi terhadap arah pembangunan desa, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dan Dialog Interaktif APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 10–11 Juni 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan turut hadir dalam Kegiatan Tersebut dan dihadiri oleh ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, pengurus APDESI tingkat provinsi dan kabupaten, perwakilan kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten, akademisi, serta sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa.
RAKERDA APDESI Kalimantan Tengah menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan, peluang, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempercepat pembangunan desa. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah komunikasi dan koordinasi dalam menyusun program kerja organisasi serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung kemajuan desa di Kalimantan Tengah.
Dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan, para peserta mengikuti berbagai agenda kegiatan yang meliputi rapat pleno, diskusi kelompok, penyampaian materi kebijakan, hingga dialog interaktif dengan para narasumber. Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah desa dibahas secara mendalam guna menghasilkan solusi yang konstruktif dan aplikatif sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui dialog interaktif, para kepala desa mendapatkan informasi terkini mengenai arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan desa. Materi yang disampaikan mencakup penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan koperasi desa sebagai pilar ekonomi masyarakat.
Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Hal ini dinilai penting mengingat desa saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial ekonomi yang semakin dinamis.
RAKERDA juga menjadi sarana untuk memperkuat kelembagaan APDESI sebagai organisasi yang menaungi pemerintah desa dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan desa. Berbagai pembahasan terkait organisasi dan kelembagaan dilakukan guna meningkatkan efektivitas peran APDESI dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu penting turut menjadi perhatian, antara lain penguatan regulasi dan kebijakan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta aspek hukum, advokasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seluruh masukan dan hasil pembahasan peserta kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa.
Ketua DPD APDESI Kalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa RAKERDA merupakan agenda penting organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja, tetapi juga sebagai media konsolidasi seluruh kepala desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa APDESI akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, APDESI juga akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi pemerintah desa agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan RAKERDA dan Dialog Interaktif ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci dalam menciptakan desa yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, APDESI Kalimantan Tengah berharap seluruh pemerintah desa dapat semakin solid dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil yang diperoleh dari RAKERDA diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan desa serta mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat.